Sumbar jelaskan penyebab sejumlah Sekolah Rakyat belum beroperasi
PemerintahanPropinsi Sumatera Barat lewat Dinas Sosial di tempatmenerangkanpemicubeberapa Sekolah Masyarakat di delapan wilayahtidak dapatbekerjapada 14 Juli 2025 atau bersamaan dengan penyeluncuran secara nasional.
“Masalahintinya itu tanah,” kata Kepala Dinas Sosial Sumbar Syaifullah di Kota Padang, Senin.
Hal itudikatakannyamenyikapibaru tiga Sekolah Masyarakat yang berkemungkinan besar dapatbekerjadi tahuntuntunanbarupersisnya 14 Juli 2025.
Menurut ketetapan Kementerian Sosial, Sekolah Masyarakatdapatdibangun di tempat dengan luasnya 7,8 hektar (Ha), danadalahpunyapemda. Sementara jika tanah itu punyawarga atau individu, karena itulebih duluharus dihibahkan kepemerintahandi tempat.
“Maka tanah itu haruspunyapemprov, kabupaten atau kota dahulu. Jika masih punyaindividu, harus dihibahkan saat sebelumdibuat,” katanya.
Mengarah catatan Dinas Sosial Sumbar, delapan wilayah yang telahmengajukan usul pendirian Sekolah Masyarakatituialah Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Limapuluh Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Pasaman Barat, sampai Kabupaten Kepulauan Mentawai.
Sejumlahmasalah tanah untuk pendirian Sekolah Masyarakatsalah satunyakarena pengurusan administrasi yang masih belumusai, lokasibukit-bukithinggaperlu diratakan saat sebelum pembangunan dan lain-lain.
Sesudahsemuausai, karena itu Kementerian Tugas Umum akanlakukan validasi ke lapangan untukmengawalilakukan pembangunan Sekolah Masyarakat. Karena, untukperiode panjang sekolah gratis ini diperkirakanuntuk tingkat sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP) dan sekolah menengah atas (SMA).
Sekolah Masyarakat gratis ide Presiden Prabowo Subianto ini memakai pendekatan sekolah berasrama (boarding school) yang mempunyai tujuanmemutuskan mata rantai kemiskinan di Indonesia, sekalianmempersiapkanangkatan muda ke arah Indonesia Emas 2045.